Penyebab Pemerintah Daerah Gemar “Menimbun” Uang di Bank

Paradoks keuangan melanda berbagai pemerintah daerah di Indonesia. Di satu sisi, ruang publik dipenuhi oleh keluhan masyarakat mengenai jalan rusak, fasilitas kesehatan yang minim, serta sekolah-sekolah yang runtuh akibat ketiadaan biaya perbaikan. Di sisi lain, laporan Kementerian Keuangan secara periodik…

Mengupas Tumpang Tindih Izin Usaha di Daerah: Pusat Bilang A, Daerah Bilang B

Komitmen pemerintah pusat untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional melalui simplifikasi regulasi perizinan usaha sering kali membentur tembok tebal begitu memasuki yurisdiksi pemerintah daerah. Terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang…

Mengapa Proses Evaluasi SAKIP Sering Dianggap Beban Administratif oleh Pegawai?

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) diluncurkan oleh pemerintah pusat dengan sebuah misi yang sangat revolusioner: mengubah paradigma birokrasi dari yang semula berorientasi pada proses harian (process-oriented) menjadi birokrasi yang sepenuhnya berorientasi pada hasil nyata (result-oriented). Melalui SAKIP, setiap Organisasi…

Jual Beli Jabatan di Pemda: Rahasia Umum yang Paling Sulit Diberantas

Di tengah gencarnya transformasi manajemen aparatur sipil negara yang mengampanyekan sistem meritokrasi, profesionalisme, dan keterbukaan, sebuah praktik purba yang sarat dengan nuansa feodal dan transaksional ternyata masih kokoh berdiri di berbagai kantor pemerintah daerah. Praktik tersebut adalah jual beli jabatan.…

Potensi Kebocoran Pendapatan pada BLUD Non-Kesehatan yang Jarang Diawasi

Ketika berbicara tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), ingatan sebagian besar aparatur sipil negara (ASN) dan masyarakat secara otomatis akan tertuju pada sektor kesehatan, seperti Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) atau Puskesmas. Hal ini wajar, mengingat klaster kesehatan merupakan pelopor…

Menuju E-Arsip Nasional: Menakar Kesiapan Daerah Mengimplementasikan SRIKANDI

Pemerintah Indonesia tengah gencar melakukan akselerasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai tulang punggung reformasi birokrasi modern. Salah satu lompatan paling radikal dalam penataan administrasi negara adalah peluncuran aplikasi SRIKANDI (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi). Ditetapkan sebagai aplikasi umum bidang…

Menakar Efektivitas “Pokir” Dewan dalam Perencanaan APBD yang Akuntabel.

Siklus penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Indonesia selalu diwarnai oleh interaksi dinamis—dan sering kali menegangkan—antara eksekutif (pemerintah daerah) dan legislatif (DPRD). Salah satu instrumen yang paling sering memicu perdebatan hangat dalam ruang-ruang perencanaan fiskal tersebut adalah Pokok-Pokok…